Kontribusi Pendidikan Islam untuk Tangkal Radikalisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pendidikan Islam mempunyai kontribusi yang sangat fundamental dalam menangkal radikalisme di Indonesia. Karena, pendidikan Islam selalu mengkonsolidasikan nilai-nilai agama dan demokrasi dalam proses berbangsa dan bernegara.

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Prof Kamaruddin Amin mengungkapkan, Indonesia saat ini memiliki 600 Pendidikan Tinggi Islam, 75 ribu madrasah tingkat menengah, dan 28 ribu pesantren. Dengan ciri khasnya masing-masing, Pendidikan Islam tersebut mengajarkan pemahaman keagamaan yang moderat di Indonesia.

“Di sinilah Pendidikan Islam menemukan momentumnya di tengah maraknya gempuran gerakan radikalisme global yang berpenetrasi masuk ke lembaga pendidikan kepada masyarakat kita,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Rabu (16/11).

Melalui Pendidikan Islam, keutuhan pemahaman tentang ajaran Islam yang moderat akan terbangun, sehingga Indonesia tidak menjadi negara konservatif seperti Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. “Misalnya, coba bisa dibayangkan Indonesia ini bisa berpotensi menjadi negara ultra konservatif seperti Saudi, tapi ternyata tidak,” ucapnya.

Kamaruddin menuturkan, seandainya pengajaran agama di Indonesia dilakukan seperti Arab Saudi atau dengan mendatangkan ulama dari Arab Saudi, maka tidak menutut kemungkinan Indonesia bisa menjadi negara ultra superkonservatif. Namun, kata dia, hal itu tidak akan terjadi selagi ada pendidikan Islam ala Indonesia.

“Itu tidak terjadi karena kita punya benteng lembaga pendidikan yang mengajarkan agama moderat,” katanya. Di samping itu, Indonesia juga bisa saja menjadi negara seperti Turki, yang mendatangkan pengajar dari negara-negara sekuler. Namun, Indonesia selama ini tidak menjadi negara sekuler karena ada pendidikan Islam.

Bahkan, kata dia, Indonesia bisa saja menjadi negara teokrasi seperti Iran atau menjadi negara yang sangat ekstrem radikal seperti Pakistan. Namun, dengan Pendidikan Islam, Indonesia mampu menjadi negara demokrasi. “Tapi tidak menjadi sekuler karena kita mempunyai lembaga pendidikan Islam yang menjadi pertahanan yang menjaga merawat keberagaman Indonesia,” ujarnya.

“Ini kontribusinya fundamental yang sesungguhnya. Ini yang harus kita rawat dan pertahankan, karena tantangannya semakin besar sehingga butuh juga antisipasi yang lebih canggih,” tuturnya

Sumber: http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/16/ozhr8h396-kontribusi-pendidikan-islam-untuk-tangkal-radikalisme

Buka Kongres ADPISI, Ini Pesan Menag Kepada Dosen PAI

Buka Kongres ADPISI, Ini Pesan Menag Kepada Dosen PAI

Lembang (Pinmas) — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membuka Kongres Nasional Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (ADPISI) di Lembang, Bandung. Bersamaan dengan Kongres ke-3 ini, digelar juga Seminar Pendidikan Agama Islam (PAI).

Dalam kesempatan itu, Menag meminta para dosen PAI untuk lebih pro aktif dalam memberikan pencerahan dan membuka wawasan mahasiswa. Sebab, wawasan yang luas akan sangat berpengaruh terhadap kearifan sikap, utamanya dalam merespon dinamika sosial dan perkembangan zaman.

“Bukalah cakrawala pemikiran generasi muda. Kita punya kewajiban mengarahkan anak didik, tentang bagaimana perspektif dan substansi agama,” terang Menag di hadapan ratusan Dosen PAI dari seluruh Indonesia, Rabu (08/02).

Menag berharap, para dosen mampu menjelaskan sejarah agama dengan baik, dan mengkaitkannya dengan konteks saat ini. Hal ini menurutnya penting agar mahasiswa dapat menangkap esensi dari setiap tahapan peristiwa dalam sejarah tersebut sehingg bisa menangkap pelajaran untuk bekal kehidupan mendatang

“Spektrum ruang lingkup pendidikan Islam sangat luas dan nyaris tanpa batas. (Karenanya) Membutuhkan kearifan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman faham,” ujarnya.

Menag menambahkan, kehadirannya dalam Kongres untuk mendengar berbagai persoalan yang dihadapi para pengajar PAI di perguruan tinggi umum (PTU). Menag melihat, para dosen PAI mempunyai kontribusi luar biasa bagi pendidikan, bangsa dan negara. Karenanya, Kementerian Agama terus berusaha untuk dapat memberikan pembinaan dan penguatan terhadap pendidikan agama Islam di Indonesia.

“Dengan segala keterbatasan, tahun ini, Kemenag siap melakukan beberapa program, termasuk kemitraan, pelatihan peningkatan wawasan dosen PAI dan lain sebagainya, yang bisa menggandeng ADPISI. Tahun ini, Pendis telah menganggarkan dan siap bekerja sama,” tukas Menag.

Sebelumnya, Ketua Umum ADPISI, Syahidin mengatakan, ADPISI yang lahir pada 2006 lalu hadir sebagai respon atas dibubarkannya Subdit PAI di Ditjen Pendis pada tahun 2005 atau setahun sebelum berdirinya ADPISI. “Alhamdulillah, Subdit PAI sudah dibentuk kembali. Terima kasih Pak Menteri,” terang Syahidin.

Kongres ke-3 ADPISI sendiri berlangsung 8 – 9 Februari 2017 dengan mengusung tema: Peran Pendidikan Agama dalam Membangun Akhlak Bangsa. Ikut mendampingi Menag, Kakanwil Kemenag Jawa Barat, Direktur PAI Imam Safei, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah M Thambrin, dan Sesmen. Ikut hadir juga dalam Kongres ini, Sekda Provinsi Jawa Barat. (G-penk/mkd/mkd)

sumber: https://www2.kemenag.go.id/berita/454255/buka-kongres-adpisi-ini-pesan-menag-kepada-dosen-pai

Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam Perlu Perhatian Pemerintah

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menghadiri pembukaan Kongres Nasional dan Seminar Pendidikan Agama Islam Dewan Pimpinan Pusat dan Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia di PP Paud dan Dikmas Jabar, Lembang, Rabu (8/2/2017).

Kongres ini mengangkat tema “Peran Pendidikan Agama dalam membangun Akhlak Bangsa.”

Menag Lukman Hakim Saifuddin yang membuka acara tersebut menyampaikan permohonan maaf pada guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam karena kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Ia berjanji akan memperbaiki berbagai macam kekurangan dan persoalan dalam Pendidikan Agama Islam. Salah satunya melakukan identifikasi dan koreksi secara khusus terhadap guru dan dosen Pendikan Agama Islam di seluruh Indonesia. Selain itu memberikan pelatihan pengembangan wawasan dan kapasitas dosen pendidikan Agama Islam.

Lukman berharap dalam lima tahun mendatang, ADIPSI bisa menghasilkan 5.000 dosen Pendidikan Agama Islam. “Disinilah fungsi menteri agama dalam menjawab persoalan yang dihadapi oleh pengajar Pendidikan Agama Islam di era globalisasi ini, salah satunya memberikan sumbangsih pemikirna,” jelasnya.

Ia juga mengusulkan untuk menambah tenaga pengajar Pendidikan Agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi.

Sementara Sekda Prov Jabar Iwa Karniwa mengatakan akan mendorong sepenuhnya apa yang telah direncanakan oleh PAI. Ia memberikan apresiasi dan penghargaan pada dosen Pendidikan Agama Islam.

Ketua DPP ADPISI, Syahidin, mengatakan pada mulanya kongres ini dirintis pada tahun 2006 hingga terbentuk program dan perwakilannya. Dalam perjalanannya kongres ini sempat vakum karena masalah internal. Tapi akhir tahun 2016 dibuka kembali oleh menteri agama.

“Salah satu alasan dibentuknya kongres dan seminar PAI DPP ADIPSI ini adalah respon terhadap RUU pendidikan Agama Islam,” jelas Syahidin.

Lebih lanjut ia mengatakan rencana ADIPSI adalah memajukan kurikulum Pendidikan Agama Islam serta meningkatkan kualitas pengajarnya. (Fasko Dehotman)

Sumber: http://ayobandung.com/read/20170208/64/16174/guru-dan-dosen-pendidikan-agama-islam-perlu-perhatian-pemerintah

Direktorat PAI Menampung Usulan Terkait PAI pada PTU

Jakarta (Pendis) – Direktorat Pendidikan Agama Islam (Dit. PAI) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Subdit PAI pada PTU (Perguruan Tinggi Umum) menerima kedatangan pengurus ADPISI (Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Seluruh Indonesia) di ruang rapat Ditjen Pendis Kementerian Agama RI, Senin (27/02/2017). Acara itu dihadiri oleh Kepala Subdit PAI pada PTU, Nurul Huda; Kepala Seksi Bina Karir dan Sertifikasi, Suwendi; Kepala Seksi Bina Akademik, Zulfahri; Kepala Seksi Bina Keagamaan Mahasiswa, Ahmad Rusdi; dan Kasubbag Tata Usaha Dit. PAI, Nasri; serta Ketua Umum ADPISI beserta seluruh jajarannya. Menurut Nurul Huda, kehadiran subdit PAI pada PTU sebagai subdit baru di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam merupakan ikhtiar Kementerian Agama untuk memaksimalkan layanan pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum. Untuk itu, masukan dari berbagai pihak, termasuk dari ADPISI, sangat penting untuk didengar dan dipertimbangkan secara serius.

Ketua Umum ADPISI, Aam Abdus Salam, menyatakan bahwa pengurus ADPISI periode 2017-2020 ini baru terbentuk pada tanggal 4 Februari 2017 yang merupakan hasil Muktamar dan dibuka langsung oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin. “Dosen PAI pada PTU ini memiliki 2 bapak, yakni Ditjen Dikti Kemenristekdikti sebagai bapak biologis dan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag sebagai bapak ideologis. Kini, ADPISI telah memiliki pengurus di tingkat wilayah sebanyak 23 provinsi dan di beberapa kabupaten/kota yang diharapkan menjadi organisasi profesi dosen PAI pada PTU yang unggul dan berwawasan rahmatan lil`alamin,” papar dosen PAI pada Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Pada sesi lain, Sekretaris Jenderal ADPISI, Andi Hadiyanto, menyampaikan sejumlah masukan untuk pengembangan dosen PAI pada PTU. Menurut dosen PAI pada Universitas Negeri Jakarta itu, disampaikan “Hingga kini baru ada 8 (delapan) guru besar PAI dari seluruh Indonesia, yang lainnya masih memiliki kepangkatan fungsional di bawahnya. Di antara persoalan krusial terkait dosen PAI ini adalah status pengangkatan dan peningkatan kualifikasi akademik. Ada banyak dosen PAI yang diangkat oleh Kemenristekdikti, DPK (diperbantukan) dari Kemenag, diangkat dari Pemerintah Daerah, dan dosen kontrak yang diangkat oleh kampus setempat. Selain itu, homebase dan karir dosen PAI pada PTU itu tidak jelas, karena mereka berada pada program-program studi umum. Untuk itu, perlu pedoman tentang pengangkatan dan pembinaan dosen PAI pada PTU secara tegas. Di samping itu, perlu juga ketegasan tentang kewenangan dalam memperoleh remunerasi dan afirmasi bantuan peningkatan kualifikasi akademik bagi dosen PAI pada PTU“.

Helmawati, dosen PAI pada Uninus Bandung, menyampaikan perlunya rumusan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang diberlakukan bagi dosen PAI pada PTU, terutama pada level 7 hingga 9. Sebab, di lapangan tidak sedikit dosen yang baik secara kualifikasi maupun kompetensi tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Sementara itu, Waway, dosen PAI pada Politeknik Bandung, menyatakan bahwa bahan ajar PAI yang diterbitkan oleh Kementerian itu dipandang terlalu filosofis yang tidak mudah difahami oleh mahasiswa diploma politeknik, sehingga perlu buku dan bahan ajar yang praktis. Di samping itu, juga perlu difikirkan KKNI bagi dosen PAI pada program Diploma Politeknik yang tentunya berada di bawah level 7. (swd/dod)

Sumber: http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=8569#.Wp_OpGpubIU